Kegiatan usaha hulu migas dicirikan sebagai kegiatan yang membutuhkan biaya tinggi, dengan dukungan teknologi tinggi, dan yang pasti memiliki risiko tinggi. Tingginya risiko kegiatan hulu migas tergambar dalam satu studi yang dilakukan Fiona Macmillan, bahwa 9 dari 10 sumur yang dibor gagal menemukan hidrokarbon dalam jumlah yang komersial. Bahkan kegiatan eksplorasi migas di Laut Utara, hanya 2% yang berhasil menemukan hidrokarbon dalam jumlah yang komersial.

Menyikapi kondisi yang demikian para pelaku usaha di bidang hulu migas melakukan berbagai mitigasi untuk mengelola risiko. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengelola risiko adalah dengan mengalihkan aset atau protofolionya. Dalam perspektif yang demikian maka terjadi peralihan aset merupakan suatu hal yang sangat lazim untuk terjadi.

 

Namun dalam perkembangannya, masalah peralihan aset ini semakin hari semakin menarik dan sering diperbincangkan di ruang publik. Salah satu sebabnya adalah karena dalam proses peralihan aset melibatkan komponen manusia. Segala perbincangan yang menyangkut aspek manusia dipastikan akan menjadi diskusi yang menarik, karena tidak mungkin berjalan linear tetapi pasti akan dipengaruhi berbagai macam faktor teknis dan non teknis.

Mengenai proses peralihan aset sendiri, ia bisa terjadi dalam berbagai skenario. Perlu disampaikan di sini bahwa mitigasi risiko hanyalah salah satu penyebab terjadinya peralihan aset. Penyebab lain yang bisa disebut adalah terjadi demi hukum, misalnya dalam hal berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama migas. Di bawah ini akan disajikan beberapa skenario peralihan aset migas dengan karakteristiknya.

Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang kita jumpai ketentuan Pasal 163 yang menyinggung masalah PHK akibat penolakan pekerja atau pengusaha sehubungan dengan terjadinya perubahan status atau perubahan kepemilikan. Namun tidak ada pengaturan mengenai konsep hubungan kerja dalam skenario peralihan aset yang lebih luas. Hal ini tentu tidak terlepas dari karakteristik hukum positif, khususnya hukum tertulis yang bersifat kaku. Kekakuan ini menimbulkan implikasi bahwa selalu akan terjadi kesenjangan antara hukum dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakatnya.

 

Terkait dengan masalah berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama migas, dapat dikatakan bahwa yang mendominasi adalah masalah operasional hulu migas, sedangkan masalah hubungan kerja merupakan salah satu dampaknya saja. Oleh karena itu dalam kondisi demikian konsep dalam hukum migas yang harus diberlakukan. Artinya, dalam hal terjadinya peralihan aset karena berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama migas, hubungan kerja harus dianggap putus dan dilakukan PHK. Hal ini karena adanya konsep ring fencing, yaitu bahwa urusan ketenagakerjaan di bawah Kontrak Kerja Sama migas yang berakhir harus dianggap selesai dan tidak dipindahkan ke dalam Kontrak Kerja Sama migas yang baru.

Pendekatan yang demikian ternyata juga sejalan dengan kebutuhan dalam praktik. Para pekerja migas cenderung kepada pendekatan yang demikian karena menginginkan segera mendapatkan Pesangon Tabel Besar pada saat dilakukan PHK. Sementara itu mereka tetap memiliki harapan untuk tetap bekerja pada operator yang baru karena tenaga dan keahlian mereka tetap dibutuhkan demi kelangsungan kegiatan operasi.

 

Di sisi pengusaha, jelas dengan terjadinya PHK mereka tidak perlu mengambil alih tanggung jawab pihak lain dalam masalah ketenagakerjaan. Justifikasi mengenai pemberlakuan pendekatan ini juga semakin menguat dengan diterapkannya rezim Kontrak Kerja Sama yang berbeda, yaitu rezim PSC Gross Split. Dengan skema yang baru ini, tentu operator yang baru memiliki kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi compensation and benefit serta melakukan reorganisasi seperlunya demi mencapai efisiensi.

Selama ini, best practice untuk mengakomodasi kebutuhan di atas adalah dengan membuat kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Di banyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah dibuat kesepakatan dengan serikat pekerja, bahwa dalam hal berakhirnya Kontrak Kerja Sama, maka hubungan kerja berakhir dan pekerja berhak atas Pesangon Tabel Besar. Untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai status hubungan kerja, serta demi kepastian hukum, best practice yang demikian baik sekali untuk diikuti.

 

Semua permasalahan ini akan dibahas dengan tuntas di workshop ini sehingga dapat menjadi referensi bagi setiap Serikat Pekerja di lingkungan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial.